Jokowi: Malu Punya Metro Mini Kayak Gitu, Ini Ibu Kota Loh!

Thursday, August 1, 2013

Jakarta - Kondisi Metro Mini yang berseliweran di Jakarta dinilai Gubernur DKI Joko Widodo sudah tidak layak. Jokowi malu melihat kondisi itu.

"Malu punya Metro Mini kayak gitu. Ini ibu kota loh!" ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2013). 

Umur Metro Mini bahkan sudah 20-30 tahun. Kondisi Metro Mini seperti itu sudah tidak layak lagi berada di Jakarta.

"Secara fisik dilihat saja kan sudah tidak layak untuk kota sebaik Jakarta ini," tutur suami Iriana ini.
Bahkan, sopir yang menyetir ugal-ugalan juga menambah jelek keberadaan Metro Mini. Apalagi memakan korban tewas.

"Kalau ditambah lagi yang nyetir ugal-ugalan gimana coba? Baru beberapa minggu lalu berapa yang meninggal? Belum beberapa waktu sebelumnya juga," ucapnya.

Jokowi lagi-lagi menyebutkan Metro Mini dan Kopaja akan diremajakan. Sekitar 1.000 bus sedang akan datang pada Desember mendatang. Manajemen Metro Mini juga akan ditata untuk mengontrol sopir.

Tahun depan, Jokowi juga merencanakan untuk 2-3 ribu pengadaan bus sedang. 

"(Metro Mini) Biar dijual dipake daerah yang lain. Bus masih begitu, yang malu kita dong," kata ayah 3 anak ini.






Sumber

Jokowi: PKL Tanah Abang Diberi Jurus Marketing

Wednesday, July 31, 2013

Jakarta : Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok menggelar rapat terkait upaya relokasi pedagang kaki lima atau PKL Tanah Abang ke Pasar Blok G. Tidak hanya dihadiri oleh para jajarannya, rapat itu juga dihadiri oleh beberapa perwakilan PKL.
Dalam rapat itu, Jokowi meminta kepada para jajarannya agar tidak hanya memindahkan para PKL ke Pasar Blok G, namun juga memberikan pembekalan berupa ilmu pemasaran. Hal itu dilakukan agar para PKL betah di pasar yang sedang direnovasi itu.
"Semuanya agar kerja terpadu. Artinya kalau sudah berjalan jangan ada yang mundur. Kalau sudah bersih, terus ditindaklanjuti, ada yang keluar satu, dorong lagi ke dalam (pasar). Supaya mereka kerasan di tempatnya. Kalau sudah kerasan, berikan jurus-jurus marketing agar mau beli sesuatu ke dalam," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis, (31/7/2013).
Kepada perwakilan PKL yang hadir, Jokowi menyampaikan kondisi Blok G yang saat ini tengah dalam proses renovasi. Perbaikan tengah dilakukan PD Pasar Jaya, selaku pengelola Pasar Tanah Abang Blok G.
"Kekurangan yang ada di blok G ini seperti tangga. Ada bau dari RPH (Rumah Pemotongan Hewan) kambing, cat masih kurang, semua sudah kita bersihkan. Semoga ini cepat diselesaikan oleh PD Pasar Jaya," kata Jokowi.
Jokowi pun memperkirakan dari sekitar 800 PKL yang sudah terdata, hampir separuhnya telah mendaftarkan diri untuk mengisi kios di Blok G. Ia meminta kepada para PKL yang nantinya mengisi kios di dalam Blok G untuk tidak lagi menggelar lapaknya di jalan. Bila ada yang demikian, sanksi tegas akan diberikan.
"Perdanya ada, undang-undang lalu lintas ada. Perda mengenai ketertiban umum ada. Nanti kita gunakan itu," kata Jokowi.
Untuk pengawasannya, Jokowi telah memerintahkan jajarannya dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk membantu mengawasi jalannya proses relokasi dan mencegah para PKL untuk kembali berdagang dijalan.
"Batasnya itu kita kasih toleransi sampai setelah Lebaran. Yang sudah di dalam (pasar), ya sudah di dalam, tidak boleh keluar lagi. Ada yang keluar satu, dorong lagi ke dalam, kalau dibiarin keluar satu. semuanya 1.000 akan keluar semuanya," kata Jokowi.






Jokowi Marah, Kasatpol PP DKI: Anggota Kami Teledor dan Malas

Tuesday, July 30, 2013

Jakarta : Kemarahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi saat melihat petugas Satpol PP membiarkan pedagang kaki lima atau PKL berjualan di bahu jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dinilai sebagai hal yang wajar. Pasalnya berjualan di pinggir jalan memang dilarang Perda No.8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

"Kalau Pak Gubernur marah, itu ada dasarnya, ya Perda. Tapi kita akui anggota kami kemarin lalai, teledor dan malas," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa, (30/7/2013).
Kukuh juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jokowi, karena mau turun melakukan sidak dan mendapati anak buahnya yang lalai ketika bertugas.
"Sudah sidak ke sana. Itu tandanya dia sayang sama kita, perhatian sama kita. Ini juga koreksi buat saya untuk lebih memonitor lagi ke bawah," kata Kukuh.
Kukuh juga mengutarakan telah memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada para petugas. Kukuh juga sudah mendengar penjelasan mengapa pada saat itu petugas Satpol PP membiarkan para PKL tetap berjualan.
"Secara taktis operasional, Kasatpol PP wilayah bertanggung jawab pada walikota. Ya walaupun pada akhirnya dia tanggung jawab kepada saya," kata dia.
Kukuh dan stafnya tidak akan lagi membiarkan para PKL berjualan lagi di pinggir jalan. Dia juga telah memerintahkan jajarannya di wilayah Jakarta Selatan untuk menghalau para PKL yang tetap memaksa untuk berjualan.
"Tidak ada batas toleransi. Semua yang dagang di jalan raya harus minggir, gak boleh jualan di jalan raya. Kan ada tuh perdanya. Dasar hukumnya kuat dan ada. Jadi harus ditegakkan," katanya.
Kendati begitu, Kukuh belum mendapatkan panggilan dari Jokowi. Namun dirinya siap bila harus dipanggil untuk mempertanggungjawabkan. "Sebagai bawahan yang dipanggil atasan saya siap, saya datang. Kalau saya salah, saya minta maaf. Yang jelas ini jadi bahan koreksi kami," kata dia.
Usai melakukan sidak PKL di kawasan Pasar Minggu, Senin 29 Juli 2013, Jokowi tampak menumpahkan kekesalannya. Mantan Walikota Solo itu melihat para petugas Satpol PP membiarkan PKL berdagang di jalan raya.
Dengan mengitari kawasan Pasar Minggu dari dalam mobilnya, Jokowi melihat jajaran Satpol PP yang seharusnya menertibkan para PKL justru malah santai-santai di atas mobil Patroli.
"Nggak bener seperti itu. Karena minggu kemarin bersih, sekarang semrawutnya seperti itu, sebenarnya saya mau turun itu. Kalau saya turun bisa tak tendang-tendangi, batal nanti puasa saya," ujar Jokowi. 






Jokowi Sediakan Asuransi Kebakaran untuk 3.000 Warga Miskin

Jakarta : Pemprov DKI Jakarta membagikan Asuransi Mikro Kebakaran kepada 3 ribu rumah milik warga tak mampu di 11 kecamatan dengan risiko tertinggi kebakaran di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Jokowi sendiri yang membagikan voucher asuransi ini di Rusun Angke, Tambora, Jakarta Barat.

"Banyak warga kurang mampu yang manjadi korban kebakaran di Jakarta membutuhkan santunan dana dengan akses cepat," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Erry Basworo, dalam pesan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Selasa (30/7/2013).
"Mayoritas warga yang terkena bencana kebakaran berasal dari golongan kurang mampu. Walaupun mereka menerima bantuan logistik berupa makan dan minum selama di lokasi pengungsian, mereka mengalami kesulitan biaya untuk memperbaiki rumah mereka," tuturnya.
Program ini merupakan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta bersama sejumlah perusahaan yang memiliki corporate social responsibility (CSR). Para warga tak mampu didata dan diseleksi berdasarkan kepemilikan rumah tak bersengketa serta ber-KTP DKI. Pihak perusahaan akan menanggung beban premi Rp 20 ribu untuk tiap rumah selama 1 tahun penuh.
"Jika terjadi sesuatu pada rumah-rumah itu, akan diberikan santunan sebesar Rp 3 juta. Ini dipukul rata. Yang penting rumah itu legal. Tak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tak apa-apa. Jika legal, bisa dapat santunan saat terjadi kebakaran," terang Ery.
11 wilayah dengan tingkat risiko bencana kebakaran tertinggi itu adalah Tambora, Johar Baru, Senen, Tanah Abang, Sawah Besar, Cakung, Pulo Gadung, Pesanggrahan, Cilincing, Penjaringan, dan Pademangan.
BPBD DKI mencatat, ada 1.042 kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta sepanjang 2012. Sementara itu kerugian ditafsir mencapai Rp 297 miliar.
"Program ini diharapkan akan menjadi solusi untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang terkena bencana kebakaran di kemudian hari," pungkas Ery.





Anak Jenderal Masuk Jalur TransJ, Jokowi: Siapa pun Tidak Boleh!

Jakarta - Seorang anak jenderal pengemudi Honda Jazz memaksa masuk ke jalur bus TransJakarta. Atas sikap itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, siapa pun itu tidak boleh menerobos masuk jalur bus itu.

"Aturannya boleh tidak? Jadi, siapa pun ya, itu hanya untuk busway," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2013).

Jokowi menyarankan, jika ingin melintas di jalur busway, haruslah menggunakan bus TransJakarta. Jokowi pun sempat berkelakar, sering melintas di jalur busway.

"Saya melintas berkali-kali, tapi naik busway," katanya.

Peristiwa anak Jenderal memaksa masuk jalur TransJ itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Sang anak jenderal itu merupakan pria muda seperti mahasiswa.

Petugas tak bisa berbuat banyak. Bukan apa-apa, sosok jenderal yang disebut dan kartu nama yang ditunjukkan anak muda itu membuat petugas yang berjaga keder.






Sumber

Jokowi akan Kunjungi Warga Saat Lebaran

Monday, July 29, 2013

JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana mengunjungi rumah-rumah warga pada saat perayaan Idul Fitri 1434 Hijriah.

Meskipun demikian, kata Jokowi di Jakarta, Senin, dirinya akan tetap menggelar open housepada saat Lebaran di rumah dinasnya yang beralamat di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat.

"Saya akan tetap mengadakan open house pada waktu Lebaran. Tapi, saya juga ada rencana untuk mengunjungi rumah-rumah warga di Jakarta. Saya akan datangi masyarakat secara langsung," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Pada saat kunjungan nanti, Jokowi mengungkapkan tidak akan membagi-bagikan bingkisan Lebaran kepada warga yang ditemuinya, melainkan hanya bersilaturahim.

"Kunjungan ini sifatnya silaturahim. Jadi, saya mendatangi warga di beberapa lokasi, kemudian bertatap muka dan bersalaman. Intinya, untuk saling memaafkan," ujar Jokowi.

Selain mengunjungi masyarakat, Jokowi menambahkan agenda lain yang dilakukannya, yakni mendampingi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menunaikan Shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Setelah itu, Jokowi mengatakan akan melanjutkan kegiatannya dengan menggelar acara halal bihalaldengan segenap jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Jadi, urutannya, yaitu Shalat Ied bersama Presiden di Masjid Istiqlal. Kemudian, dilanjut dengan acara halal bihalal bersama PNS di Balai Kota. Setelah itu, baru kita mengunjungi warga," ungkap Jokowi.

Jokowi mengungkapkan kunjungan langsung ke masyarakat pada momen Lebaran tersebut akan dilaksanakan selama dua hari berturut-turut. 






Sumber

Jokowi Blusukan: `Pemerintah Kebobolan`

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodosewot dengan tindakan aparat yang membiarkan pedagang di Pasar Minggu kembali "menguasai" jalan. Jokowi, sapaan akrab Wali Kota Solo ini, sempat meninjau lokasi tersebut Senin sore, 29 Juli 2013.

"Bobol ini pemerintah," kata Jokowi, dengan raut wajah serius. Dia mengatakan segera melakukan evaluasi besar-besaran setelah Lebaran.

Kekesalan Jokowi bukan tanpa alasan. Saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Minggu, sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja malah asyik duduk di mobilnya dan ngobrol dengan para pedagang. Padahal seharusnya mereka melarang pedagang kaki lima berjualan hingga memenuhi bahu jalan.

Tak hanya itu, beberapa pedagang justeru menggunakan mobil Satpol untuk meletakan dagangannya. Petugas Dinas Perhubungan pun hanya seorang dan sibuk mengatur lalu lintas.

Jokowi yang melintas di Pasar Minggu sekitar pukul 15.30 WIB sengaja tidak memilih turun dari mobil. "Kalau turun bisa batal puasa saya," ujarnya. Bahkan petugas Satpol tidak sadar ketika rombongan Jokowi plus wartawan melintas.

Jokowi menyisir Pasar Minggu dengan mobil Kijang Innova hitamnya. Satu buah mobil ajudan mengikuti di belakang diiringi rombongan mobil wartawan. Tak satu pun petugas sadar.

Bahkan Jokowi turut merasakan terjebak macet dan penuhnya pasar yang ada di Kawasan Jakarta Selatan tersebut. "Pokoknya ini harus dievaluasi, diajari cara menjaga yang benar," katanya.






Sumber

Jokowi-Ahok Vs `Mafia` Tanah Abang

Sunday, July 28, 2013

Jakarta : Semrawut dan macet. Itulah kata-kata yang muncul di benak setiap pengunjung kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Semua itu terjadi akibat para pedaganag kali lima (PKL) di kawasan Pasar Tanah Abang ngotot berjualan di jalan. Padahal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan Blok G Pasar Tanah Abang sebagai tempat relokasi mereka.

Dengan dalih takut pembelinya sepi, mereka menolak dipindahkan. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencium adanya provokasi dari preman agar PKL menolak direlokasi.
"Saya pastikan itu memang ada. Siapa yang narik, siapa yang dapat aliran, ini yang kita cek. Hati-hati lho, Ini betul-betul kita cek. Ini penggunaan jalan, aset negara, jangan main-main," ujar Jokowi, Senin 22 Juli 2013 lalu.
Jokowi juga mengaku telah mengetahui oknum petugas yang terlibat dan oknum preman yang memungut uang kepada para pedagang. "Nama-namanya saya sudah tahu, saat ini sedang kita identifikasi, siapa-siapa yang terlibat di situ. Entah premannya, RW-nya atau yang lain, kita sudah kantongi," katanya.
Untuk mengusut para preman yang selama ini disebut telah memungut bayaran ke PKL agar dapat berdagang, Jokowi telah menggandeng Polda Metro Jaya.
"Dari aparat kan juga saat ini telah memetakan juga. Siapa yg menerima uangnya , kemudian mengalir misalnya ke RW-nya atau ke kelurahan atau ke aparat yang lebih atasnya lagi ke siapapun itu. Itu urusannya Polda," tutur mantan Walikota Solo itu.
Menurut Jokowi, yang dilakukan Pemprov DKI saat ini lebih ke upaya pembinaan para PKL dan menyediakan lokasi yang lebih layak untuk mereka berdagang.
Sementara, Ahok juga menyebut ada muatan politik di balik bandelnya para PKL Tanah Abang yang tak mau direlokasi. Ahok menilai, ada pihak-pihak yang membekingi para PKL ini.
Ahok juga menyatakan, akan memecat oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang bermain dalam kisruh PKL Tanah Abang. Namun, bila di antaranya ada beberapa anggota DPRD yang terlibat, Ahok menyerahkannya pada warga Jakarta, karena mereka dipilih oleh rakyat.
"Kalau DPRD ya rakyat yang mecat, kalau ada pun dia nggak mungkin keluar, malu dong," cetus Ahok.
Tersinggung
Atas pernyataan Ahok, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana berang. Bahkan, tokoh Tanah Abang ini meminta Ahok memeriksakan kejiwaannya.
"Ahok bilang, ada oknum DPRD bermain di Tanah Abang, sekarang saya bilang, saya jawab nih, Wakil Gubernur harus diperiksa kesehatan jiwanya. Karena selama ini ngomongnya selalu sembarangan," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 25 Juli.
Ucapan Ahok yang kerap 'nyeleneh' ini pun telah disampaikan Lulung kepada Jokowi. "Kalau dia (Ahok) berbicara tentang ada oknum DPRD main di Tanah Abang, jelasin siapa. Saya kemarin reses, langsung turun bertemu mereka, karena saya terpanggil ada masalah begitu bergejolak, karena pedagang mau dipenjarakan," papar Lulung.
Lulung mengaku, beberapa waktu lalu dirinya telah menemui para PKL Tanah Abang. Menurutnya, para pedagang itu sadar jika mereka telah melanggar peraturan daerah. Para PKL pun setuju untuk dipindahkan. Namun para PKL ini menolak jika lahan relokasi yang dipilihkan berada di gedung Blok G Pasar Tanah Abang.
Simbiosis Preman
Polda Metro Jaya mengaku kesulitan untuk memberantas premanisme di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebab lokasi yang awalnya diprogramkan Pemprov DKI Jakarta bersih dari pedagang, malah disponsori preman pasar yang sebagian besar adalah masyarakat pendatang.
"Ada kelompok preman yang mencoba mengkoordinir pedagang untuk menyewakan tempat di pinggir jalan. Preman-preman tersebut menyewakan lapak," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, di Jakarta, Jumat 26 Juli kemarin.
Menurutnya, ada hubungan saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme antara para pedagang dengan preman Tanah Abang.
"Preman dan pedagang di sana ada simbiosis. Dengan ada preman yang meminta setoran, mereka merasa aman karena merasa dijaga untuk tetap bisa jualan di sana," beber Rikwanto.
Selain mendorong Pemprov DKI dan masyarakat membuat laporan tertulis mengenai aksi premanisme yang ditemukan, polisi juga akan mendata kegiatan pedagang di Tanah Abang untuk meringkus preman.
"Diinventarisir dulu, kegiatan apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka bisa berjualan di situ. Nanti akan kelihatan siapa saja yang akan jadi target proses hukum," jelas Rikwanto.
PKL Demo
Puluhan warga yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan warga dan PKL Pasar Tanah Abang melakukan unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta, Jumat 26 Juli lalu. Mereka memprotes ucapan Ahok yang selama ini dianggap memojokkan para PKL dan warga Tanah Abang.
Mereka meminta pernyataan klarifikasi dari Ahok yang mengatakan banyak preman di Pasar Tanah Abang, dan akan memenjarakan para PKL di Pasar Tanah Abang. "Kami minta klarifikasi omongan Ahok, kami tidak mau disebut sebagai mafia. Kami tidak mau disebut preman, Ahok harus minta maaf," ujar Iwan Landung, salah seorang demonstran.
Iwan pun mengatakan, selama ini ucapan keras Ahok dianggap tidak beretika dan tak layak diucapkan oleh orang sekelas Wakil Gubernur. "Emang siapa dia! Ahok nggak ada sopan santunnya. Jangan asal ngomong, nggak pantas pejabat ngomong kaya gitu," katanya.
Terlebih dalam suatu kesempatan, Ahok juga pernah melontarkan para PKL liar tersebut seperti karakter dalam film Tom and Jerry yang saling kejar-kejaran dengan para petugas untuk menertibkan para pedagang. "Dia samain kita kaya Tom and Jerry. Ahok samain kita dengan kata tikus dan Anjing. Hati-hati kalau bicara," tegasnya.
Kian Semrawut
Pasar Tanah Abang masih diwarnai kemacetan karena bandelnya pedagang kaki lima (PKL). Upaya penertiban selama ini diduga terganjal kuatnya aksi beking preman.
Pantauan Liputan 6 SCTV, Sabtu 27 Juli, para PKL di Tanah Abang berjualan hingga ke badan jalan. Parahnya, para pedagang hanya menyisakan satu lajur saja untuk kendaraan melintas. Kemacetan dan kesemrawutan pun tak terhindarkan.
Walau disediakan tempat berdagang di Blok G Pasar Tanah Abang, para PKL enggan menempatinya. Sulitnya menertibkan para PKL ditengarai karena andil sejumlah pelindung terselubung atau preman. Karena takut, pedagang enggan menuturkan sepak terjang mereka.
Sebagian pedagang memang tidak langsung ditarik pungutan oleh preman, tetapi mereka membayar berbagai biaya lain seperti parkir atau jatah THR jelang lebaran ini. 





Powered by Blogger.

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Jokowi - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Inspired by Sportapolis Shape5.com
Proudly powered by Blogger